TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Persiapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, ini Kata Direktur RSUDMA Sumenep

Transatu.id, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan bahwa ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengikuti program pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024.

Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr Moh Anwar (RSUDMA) Sumenep, yang mana telah melakukan beberapa langkah yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Direktur RSUD dr Moh Anwar Sumenep dr Erliyati melalui Kasubag Keuangan dan sebagai ketua pelaksanaan ZI menuju WBK dan WBBM Joni Eriyanto menyampaikan, kami masih menunggu dari keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB)

Baca Juga :  KPID Jawa Timur Dorong Revisi Undang-undang Penyiaran, Ini Alasannya

“Kami dalam melakukan pelayanan tentang kesehatan telah melakukan sesuai dengan zona integritas (ZI),” kata Joni Eriyanto. Sabtu (04/05).

Seperti, pelayanan pembayaran satu pintu dengan tidak memakai pembayaran secara tunai.

“Ini menunjukkan bahwa kami RSUD dr Moh Anwar jauh jauh sebelumnya menerapkan Zona Integritas menuju WBK,” tegasnya.

Baca Juga :  Hasil PPS di Keluar KPU Tuai Sorotan

Selain itu kata Joni Eriyanto, memprioritaskan para pegawai RSUD dr Moh Anwar apabila telah waktunya naik pangkat kami membantunya.

“Ini juga memberikan perhatian perkembangan karir para petugas rumah sakit,” ujarnya
.
Jadi kami, telah menerapkan Zona Integritas namun masih belum ada pernyataan resmi dari Menpan RB.

“Yang pasti RSUD dr Moh Anwar sudah siap menerapkan ZI.menuju WBK dan WBBM, dan dukungan masyarakat kami harapkan untuk mensukseskan hal tersebut,” imbuhnya

Baca Juga :  SMPN 2 Merangin Buat Program Hapiz Al Qur'an Hingga Masuk 5 Masuk Kementerian

Sementara itu, Kasi Informasi Erfin Sukayati,M.Kes menyampaikan, pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM merupakan langkah penerapan reformasi birokrasi di RSUD dr Moh Anwar.

“Hal ini, guna membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya

TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA