TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Bupati Sumenep Terima WTP dari BPK RI

Transatu.id, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Prestasi LKPD 2023 adalah ketujuh kalinya yang diraih Pemerintah Kabupaten Sumenep, karena secara berturut-turut selama enam tahun, yakni LKPD 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 juga meraih WTP.

“Opini WTP LKPD ini, hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di jajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Baca Juga :  Program JKM Merupakan Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Masyarakat

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2023, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (02/05/2024).

Pihaknya mengharapkan, seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun, karena capaian WTP ini, harus menjadi penyemangat bagi pemerintah agar terus bekerja dengan profesional.

Baca Juga :  Pengibaran Bendera Merah Putih di Batang Masumai di Warnai Hujan, Peserta Upacara Tetap Semangat

“Seluruh pimpinan perangkat daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), semakin termotivasi untuk giat bekerja membangun Kabupaten Sumenep,” ucapnya.

Penghargaan Opini WTP LKPD 2023 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Yang jelas, penghargaan tidak sekedar sebuah prestasi semata, namun sejatinya adalah kewajiban bagi seluruh aparatur pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan sistem keuangannya yang terbaik demi membangun Kabupaten Sumenep.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Sebut Kota Tua Kalianget Punya Sejarah Penting Untuk Kabupaten Sumenep

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dalam rangka menyukseskan program pembangunan,” jelasnya.

Bupati menyatakan, saran dan rekomendasi BPK RI hendaknya menjadi komitmen pimpinan OPD dan ASN untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dan bersinergi dengan elemen di daerah untuk melaksanakan program pembangunan, sehingga manakala ada temuan catatan harus melakukan perbaikan,” tandasnya.

TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA