Transatu.id, SUMENEP – Rumah Sakit Umum Daerah dr H Moh Anwar (RSUDMA) Sumenep, Madura, Jawa Timur selalu berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tagline Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojuda “Bismillah Melayani”.
Hal itu dengan menunjukkan komitmen beberap inovasi layanan yang disajikan oleh Rumah Sakit plat merah ini.
Salah seorang keluarga pasien dari kecamatan Batu Putih Moh. Alwi menyampaikan, peningkatan layanan RSUDMA Sumenep sangat pesat seperti penambahan ruang apotek.
“Penambahan layanan ruang apotek dapat mengurai antrian,” kata Moh. Alwi. Senin (25/03/2024).
Selain layanan yang prima yang di suguhkan oleh RSUDMA Sumenep, juga berkomitmen menerapkan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sehingga, tidak ada pungutan yang dilakukan oleh setiap petugas RSUDMA. “Poster Zona Integritas WBK dan WBBM terpampang di sudut sudut ruang pelayanan RSUDMA Sumenep,” ucapnya.
“Jadi komitmen RSUDMA memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat betul betul prima,” papar Alwi.
Bahkan, antrian yang sebelumnya begitu lama dan melalui inovasi yang dilakukan oleh RSUDMA Sumenep dapat terurai.
“Ketersediaan kursi roda sekarang semakin gampang dan banyak, petugas dengan telaten apabila ada kursi roda yang keberadaannya tidak di tempat maka diambil di kembalikan ke tempatnya semula, sehingga para pasien yang membutuhkan gampang mendapatkannya,” imbuh Alwi.
Direktur RSUDMA Sumenep dr Erliyati menyampaikan, inovasi yang kami lakukan merupakan hasil evaluasi dari keluhan masyarakat dan kami menindaklanjuti.
“Ini merupakan tugas kami memberikan kemudahan dalam.memberikan layanan kepada masyarakat,” ucap dr Erliyati.
Menurutnya, zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen kami. “Hal ini menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi,” tutur Erly.
dr Erly juga menyebutkan bahwa untuk kreteria WBBM pihaknya selalu menekankan agar setiap petugas RSUDMA Sumenep komitmen menjalankan manajemen perubahan sesuai dengan tahap laksana dan penataan sistem manajemen SDM.
“Penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kinerja akan mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK),” terangnya.
