TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses III

Transatu, Sumenep – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur membahas tentang hasil Serap aspirasi (Reses) III para anggota DPRD dari setiap fraksi, terselenggara di lantai dua gedung DPRD Sumenep. Jum’at (12/05/2023).

Rapat Paripurna yang di pimpin oleh wakil DPRD Sumenep M. Sukri berjalan dengan lancar dan dihadiri lebih dari separuh anggota dewan, jadi dianggap kuorum.

Hadir dalam rapat Paripurna tersebut, wakil DPRD Sumenep M.Sukri dan anggota, Sekretaris Daerah Ir Edy Rasyadi bersama para pimpinan OPD serta Camat.

Baca Juga :  Polres Sumenep Libatkan 214 Polisi RW, Jaga Kamtibmas

Dari hasil reses yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan dari setiap fraksi berupa permasalahan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian.

“Setelah selesai melakukan reses, maka wakil rakyat bertanggung jawab agar bisa di akomodir dalam RKP,” ungkap M. Muhri

RKP tersebut kata Muhri, akan di godog untuk dirumuskan menjadi peraturan daerah (Perda) tentang anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.

Baca Juga :  bank bjb Raih Penghargaan Best Regional Bank dalam CNBC Indonesia Awards 2023

“Nantinya, APBD itu harus mencerminkan kehendak rakyat, dalam menopang pembangunan daerah,” imbuhnya

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Ir Edy Rasyadi, M.Si menyampaikan, dalam sidang paripurna hasil reses para Anggota DPRD dari setiap fraksi membawa suara rakyat tentang infrastruktur.

“Mudah mudahan apa yang jadi usulan masyarakat bisa secepatnya terakomodir,” kata Sekda Edy Rasyadi.

Menurutnya, permohonan rakyat secara total kemungkinan tidak bisa terpenuhi. “Kami sampaikan, secara bertahap kami akan melakukannya,” ujar Sekda.

Baca Juga :  Komisi VIII DPRD Sumenep Meminta Harus Jelas Terkait Anggaran APBD untuk Daratan dan Kepulauan

Mas Edy sapaan akrab Sekda Kabupaten Sumenep, usulan dari semua wakil rakyat atau dari rakyat tetap kami tampung, namun itu semua tergantung dengan keberadaan anggaran yang kita miliki.

“Kalau untuk anggaran 2023 sudah kami patok, yang usulan tahun 2024 nanti akan kami bahas bersama dengan dewan,” jelasnya.

“APBD mesti ada tahapan, dan ini merupakan usulan ke RKPD setelah itu baru APBD,” pungkasnya

TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA