Transatu – Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Jatim Progress melakukan aksi demonstrasi depan Istana Merdeka pada Senin (3/4/2023).
Mereka mendesak Presiden Jokowi turun tangan untuk menuntaskan masalah kerusakan lingkungan dan kriminalisasi terhadap warga yang diduga dilakukan perusahaan tambang PT Bumi Suksesindo (BSI) di Tumpang Pitu Banyuwangi.
Dalam aksi tersebut mereka membawa spanduk bertuliskan “PT BSI Membawa Petaka, Diduga Merusak Lingkungan dan Mengkriminalisasi Warga! Presiden Wajib Turun Tangan, Cabut Izin dan Usir PT BSI dari Banyuwangi, Segera Bebaskan Aktivis Lingkungan Tumpang Pitu Banyuwangi Budi Pego, Selamatkan Tumpang Pitu Banyuwangi dari Penjajahan PT BSI”.
Koordinator aksi, Ma’mun Firdaus, menyampaikan bahwa PT BSI menjalankan bisnis tambang emas dan tembaga di tengah penolakan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kerusahakan alam yang telah terjadi selama ini.
“Kehadiran PT Bumi Suksesindo (BSI) di Banyuwangi untuk mengeksploitasi alam dalam produksi emas dan tembaga sejak awal sudah ditolak masyarakat. Namun, masyarakat setempat selalu kalah dengan kuasa uang sehingga dengan mudahnya BSI melakukan produksi sekalipun diduga merusak lingkungan,” kata Ma’mun, sapaan akrabnya, usai aksi.
Bukan hanya itu, menurut Ma’mun, ada dugaan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan Budi Pego yang ditangkap tanpa alasan yang jelas.
“Aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara kita di Banyuwangi yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dengan ditangkap tanpa alasan jelas sehingga kami menduga bahwa ini sudah masuk ke ranah kriminalisasi atau pelanggaran HAM,” jelasnya.
Karena itu, Ma’mun mendesak Presiden Jokowi hadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini mempertahankan alamnya dari kerusakan yang dilakukan oleh PT BSI.
“Pak Jokowi harus dengarkan keluh kesah masyarakat bahkan perjuangan mereka selalu kalah karena selalu dibenturkan dengan aparat penegak hukum. Padahal mereka hanya ingin menjaga alam agar tidak dirusak oleh pemilik modal,” ungkapnya.
Ma’mun menuturkan, Jokowi sebagai presiden bisa memerintahkan Kapolri untuk membebaskan aktivis lingkungan Budi Pego yang ditangkap oleh aparat kepolisian setempat.
“Atensi khusus dari Pak Jokowi sangat penting karena segera perintahkan Kapolri agar anak buahnya di bawah tidak sewenang-wenang dan segera bebaskan saudara kami Budi Pego,” tegasnya.
Selain itu, Ma’mun menyampaikan bahwa Presiden Jokowi harus melakukan tindakan tegas dengan memerintahkan Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kriminalisasi terhadap Budi Pego.
“Komnas HAM juga harus hadir untuk mengusut dugaan kriminalisasi agar dalam pemerintahan Pak Jokowi tidak tercoreng dengan kasus pelanggaran HAM,” tuturnya.
Terakhir, Ma’mun memastikan akan terus melakukan aksi sampai PT BSI dicabut izinnya.
“Kami (Jatim Progress) tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan dugaan kriminalisasi dan perusakan lingkungan sehingga PT BSI di cabut izinnya dan diusir dari Tumpang Pitu Banyuwangi,” tutup Ma’mun. (rls/ja)
