TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

25% SMA dan SMK Negeri Jawa Timur Terbukti Pungli, Kadis Diminta Mundur

Transatu.id,Surabaya– Maraknya praktek pungutan liar yang terjadi di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di wilayah jawa timur kian dilakukan secara terang-terangan, kepada sejumlah muridnya.

 

Bahkan modus yang digunakan oleh pihak sekolah untuk untuk mengelabui dinas terkait adalah dengan menarik iuran kepada sejumlah muridnya yang mulanya SPP menjadi PMP.

 

Besaran kisarannya berbeda beda, mulai dari ratusan ribu per siswa, hingga puluhan juta rupiah, hal itu sudah menjadi pemandangan yang biasa di dunia pendidikan ini.

Baca Juga :  Polres Pamekasan Lakukan Pemeriksanan Administrasi Awal Penerimaan Polri T.A 2023 Dengan Menjaga Prinsip “ BETAH “

 

Bahkan demi meluapkan rasa kekecewaannya terhadap dunia pendidikan yang terjadi saat ini, ratusan siswa membuat surat permohonan kepada dinas pendidikan agar menghentikan pungutan dengan dalih iuran pembangunan sekolah.

 

Melihat fakta tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) sangat prihatin atas apa yang menimpa pada dunia pendidikan, bahkan demi meluapkan kekecewaannya, mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

 

Mereka meminta dan menuntut kepada kepala dinas pendidikan agar bertindak tegas, atas bobroknya situasi dan sistem yang kini tengah dirasakan oleh siswa yang saat ini tengah mengenyam pendidikan.

Baca Juga :  Di Bulan Ramadhan Forum NGO Dan AWP Mengadakan Lomba Tahfidz Al Qur'an yang Di Ikuti Ratusan Peserta

 

“Kami memiliki bukti sebanyak 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri yang jelas jelas terbukti menarik iuran, dan beberapa curhatan siswa atas keberatan dengan adanya PPDB dengan nominal 3,5 per siswa baru, bahkan tidak hanya itu saja, parkir saja yang terletak di gedung sekolah harus ditarik uang sebesar 2 ribu,” urai Baihaki Akbar dalam orasinya saat di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (20/3).

Baca Juga :  Semangat Untuk Bangkit!”, Polres Pamekasan Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke 115 Tahun

 

Dirinya juga menambahkan, jika sistemnya seperti itu, tentunya sangat bertentangan dengan perintah Gubernur yang memerintahkan sekolah negeri gratis.

 

“Jika kepala dinas tidak mampu menangani permasalahan ini, kenapa tidak mundur saja dari jabatannya, kenapa hanya lebih mementingkan plesir ke negeri Jepang, bahkan saat dunia pendidikan di Jawa timur dirinya malah berpose mesra, kami akan terus menyuarakan ini sampai tuntutan kami terpenuhi,” urainya.

TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA