Transatu, Surabaya – DPD KNP Jatim kembali datangi kantor DPRD Jawa Timur. Kedatangannya kali ini untuk meminta tanda tangan petisi “Bersih dari Korupsi Dana Hibah” kepada setiap pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Selasa, 17/01/2023.
Langkah ini merupakan rentetan agenda KNPI Jatim dalam mengawal kasus dana hibah di lingkup provinsi jawa timur.
“Kami datangi kembali kantor DPRD Jatim untuk meminta tanda tangan para pimpinan dan anggota DPRD yang belum tanda tangan. Ini bentuk rentetan agenda kami dalam mengawal kasus dana hibah dengan memastikan keterlibatan pimpinan dan anggota lainnya” ujar Syamsi di depan gedung DPRD Jatim.
Dirinya menjelaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Jatim harusnya tidak menunda-nunda untuk tanda tangan petisi ini, karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
“harusnya mudah untuk tanda tangan. Tidak perlu menunda-nunda apalagi sampai menghindar. Ini kan hanya untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat. Ya, kecuali mereka memang juga terlibat” tanggapnya lugas pada awak media
Setelah bebera jam di gedung DPRD Jatim.
DPD KNPI Jatim tidak menemukan pimpinan dan anggota DPRD Jatim, mereka tidak ditemukan di raungan kerjanya.
“Kami sudah menyisir ke setiap fraksi di gedung DPRD Jatim. Tapi semua kosong dengan kondisi ruangan yang terkunci. Tidak satupun dari pimpinan dan anggota DPRD Jatim yang tampak” tambahnya dengan nada kecewa.
Pihaknya beranggapan bahwa pihak terkait memang sengaja menghindar dari kami dengan alasan ada agenda di luar.
“Kalau kata staff sana sih, ada agenda di luar. Tapi tidak dijelaskan agenda apa. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan dan alasan mereka untuk menghindar” pungkas syamsi dengan nada geram.
